Heriyoko
JAKARTA, Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan keputusan gugatan uji materil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden, dengan perkara nomor 107/PUU-XXI/2023 perihal maksimal umur capres-cawapres 70 tahun.
Berdasarkan jadwal sidang di situs MK, agenda pembacaan putusanl uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan dibacakan Senin (23/10/2023) pukul 10:00 WIB.
Adapun pemohon Rudy Hartono meminta dalam petitumnya agar maksimal usia capres-cawapres berusia 70 tahun. Menurutnya, usia menentukan kemampuan seseorang dalam memimpin.
MK juga akan membacakan putusan perkara nomor 104/PUU-XXI/2023 terkait UU Pemilu dengan pemohon Gulfino Guevarrato, yang dalam petitumnya meminta agar orang yang sudah dua kali maju capres tidak diperkenankan kembali maju.
|
Baca juga:
Tony Rosyid: Lelucon Politik Memang Asik
|
Selanjutnya, perkara nomor 102/PUU-XXI/2023 terkait uji materi UU Pemilu dengan pemohon Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro, yang dalam petitumnya meminta agar batas usia maksimal capres 70 tahun serta tidak pernah cedera karena terlibat pelanggaran HAM.
Seperti diketahui, Prabowo Subianto merupakan bakal calon presiden (bacapres) pada pemilu 2024.dari Koalisi Indonesia Maju.
Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto saat ini berusia 72 tahun menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).Republik Indonesia.
Apabila MK mengabulkan batasan usia maksimal capres 70 tahun, maka Prabowo kemungkinan akan batal mencalonkan diri sebagai calon presiden 2024.
Sebelumnya, Senin (16/10/2023). Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materil Undang-Undang Pemilu, terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden yang dilayangkan pemohon Almas Tsaqibbirru dalam gugatan nomor 90/PUU-XXI/2023
Hasilnya, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pun selengkapnya berbunyi ‘berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. (hy)
